DEJAVANEWS.COM – Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD bersantai bersama bareng budayawan dan seniman milenial dan gen z di Kawasan Blom M, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023)
Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa dinamika politik yang berkembang dalam beberapa hari kebelakang ini sangat menguras energi dan pikiran. Dalam dinamika itu, ada yang marah, ngambek, dan hingga misuh-misuh.
“Karena itu, sore ini saya ajak bergembira mendengarkan para musisi, seniman, stand-up comedian. Kita apresiasi para seniman dan komika ini,” ujar Ganjar Pranowo.
Beberapa tokoh ternama turut hadir dalam kesempatan ini. Mulai dari Butet Kertaradjasa, Goenawan Mohamad, Cak Lontong, Abdel Achrian, Denny Chandra, Akbar Kobar, Adjis Doaibu dan sejumlah pekerja seni lainnya. Terdapat juga politisi PDI-Perjuangan yaitu Aryo Bimo.
Mahfud MD terlihat mengenakan kemeja kotak-kotak putih hitam dan terlihat santai bercengkerama dengan para seniman dan budayawan. Ditemani teh hangat, Mahfud bersenda gurau dengan Cak Lontong dan komika – komika lainnya.
Ganjar yang mengenakan baju kotak-kotak bercorak merah putih, terlihat menyusul. Ganjar langsung bergabung bersama dengan pasangan cawapresnya itu.
Ratusan anak muda generasi z dan milenial yang berada di sekitaran M Bloc, langsung memadati lokasi tempat Ganjar dan Mahfud nongkrong santai.
Dalam kesempatan itu, Mahfud MD menyoroti tigamasalah hukum yang ada di Indonesia. Di antaranya, aparat penegak hukum yang rusak.
“Di tempat kita itu, aparat penegak hukum yang rusak. Aparat hukum itu kan ada jaksa, hakim, polisi, pengacara. Nah, di sini sering terjadi mafia, sering terjadi korupsi,” ungkap Mahfud MD.
Bukan hanya aparat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu juga menyinggung praktik lancung yang seringkalo terjadi di semua lapisan termasuk pemerintahan. Salah satunya di kementerian.
“Saudara dilihat sekarang, masalah pelanggaran hukum dan korupsi, kolusi terjadi di semua lapisan. Di Kemendikbud ada, di Kemensos ada, di Kementan ada, semua itu ada proses-proses transaksi gelap untuk izin-izin, penentuan proyek-proyek, dan sebagainya,” tegas sang profesor.
“Itu semua ada ditingat pelaksana. Aparat dan birokrasi,” sambungnya.
Oleh karena itu, ke depannya harus ada kepastian perizinan. Mahfud menegaskan, hukum tak boleh tumpul ke atas tapi runcing ke bawah.
“Karena yang sering terjadi itu, misalnya saya memberi izin investasi kepada Cak Lontong. Sudah dapat, Cak Lontong masih bekerja gitu, lalu ada yang dateng, misalnya Denny dateng, diberikan lagi di tempat yang sama. Sehingga nanti datang lagi yang lainnya, diberikan lagi,” jelas Mahfud MD.
“Sehingga tumpang tindih, lalu terjadi kisruh. Di situ terjadi korupsi besar-besaran terjadi. Kemudian hukumnya tumpul, karena menyakut orang kuat yang punya modal, kemudian menyangkut aparat, menyangkut pejabat yang membuat keputusan-keputusan. Nah, di sini harus kita tata,” tutupnya.
(dejavanews.com)
